BEM PoliMedia Menuju Sistem Presidensial

majalahketik.com Organisasi Mahasiswa PoliMedia yang hampir mencapai satu dekade kampus Politeknik Negeri Media Kreatif berdiri, sejatinya masih berusaha mencari bentuk yang ideal. Bentuk dalam arti model pemerintahan organisasi mahasiswa, sistem yang dianut, hingga pembagian kekuasaan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saya, yang siang tadi (6/02), turut menyaksikan serah terima jabatan BEM PoliMedia dari masa jabat tahun 2016 ke 2017, memiliki harapan besar ketika nama-nama anggota dan jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa disebutkan. Sebuah struktur kabinet baru yang berbeda dari sebelumnya.

Di penghujung tahun 2016, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih, Dhany Lukito, membuat sebuah gebrakan baru dengan membuat struktur kabinet yang mengarah kepada sistem presidensial. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan dimana para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Meskipun menolak disebut sebagai Presiden Mahasiswa, Dhany membuat departemen-departemen yang membawahi beberapa divisi di dalamnya. Departemen tersebut dikepalai oleh seorang Kadep atau Kepala Departemen yang membawahi beberapa divisi. Di dalam divisinya sendiri, dikepalai lagi oleh seorang Kepala Divisi atau Kadiv. Layaknya seorang menteri yang membawahi para dirjen.

Banyak pihak yang mengkritisi struktur kabinet seperti ini. Terlebih sistem presidensial merupakan sesuatu yang baru dan jumlah anggota BEM yang mencapai 59 anggota dianggap sangat banyak. Saya sendiri juga mengkritik langkah tersebut bila tidak bersamaan  dengan melakukan konsolidasi dengan MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) dan Hima (Himpunan Mahasiswa) serta pencerdasan kepada mahasiswa. Harus ada nota kesepahaman baru dengan MPM terkait hubungan kerja dua lembaga ini. Sebagai badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui MPM, seharusnya semua divisi dan departemen memiliki korelasi yang jelas dengan komisi di MPM. Hubungan itu harus diatur lagi, entah pada Undang-undang ormawanya, atau AD ART dari dua lembaga tersebut.

Baca juga: Sertijab BEM – Terbang “Tebar Kebanggaan”

Entah, konsolidasi yang dilakukan itu hanya sebatas membuat kesepakatan baru hubungan departemen BEM dengan komisi MPM, atau lebih daripada itu.  Jika kita melihat referensi dari kampus yang menerapkan sistem presidensial, maka eksekutif tingkat dua dan tiga (yang di PoliMedia disebut KEM dan HIMA), biasanya berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Menurut saya, hal ini seharusnya menjadi kajian yang serius jika BEM ingin melakukan perombakan seperti itu. Karena jika tidak, akan terkesan menjadi nanggung dan abu-abu bila dilihat dari struktur ormawa secara keseluruhan. Sayangnya, kepengurusan sudah berjalan dan Dhany-Nadia tampaknya tidak punya cukup waktu untuk menegosiasikan hal tersebut.

Urgensi dan Kaitannya dengan Efektivitas Kerja

Lalu, apa tujuannya dan bagaimana urgensinya? Tujuannya jelas, agar optimalisasi peran dan fungsi BEM PoliMedia dapat dilakukan. Selain itu, ketua BEM dapat mengurusi hal-hal yang lebih besar, yang bersifat politis tanpa terganggu dengan urusan-urusan kecil seperti permasalahan administratif. Berbagai permasalahan yang menyangkut kemahasiswaan seharusnya akan lebih cepat ditangani. Karena struktur kabinet seperti ini memungkinkan urusan yang berkaitan dengan permasalahan mahasiswa dapat diselesaikan di tingkat departemen sehingga departemen yang lain atau bahkan ketua BEM-nya sendiri dapat mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya.

Hal ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya, di mana permasalahan kemahasiswaan  atau kegiatan BEM seringkali juga menyita waktu dan tenaga divisi lain. Misalnya, ketika kegiatan Olimpiade PoliMedia berlangsung, nyaris semua divisi terkonsentrasi perhatiannya pada perhelatan olahraga dan seni tahunan itu. Akibatnya, bidang-bidang lain seperti bagian advokasi menjadi mandek.

Struktur kabinet yang lebih kompleks ini, seharusnya dapat mendorong efektivitas kerja di semua elemen BEM PoliMedia. Tetapi, harus diingat, kompleksnya sistem kabinet ini harus disertai dengan pemahaman terhadap garis komando agar wewenangnya tidak saling tumpang tindih. Sadar administrasi juga menjadi sesuatu yang mutlak karena buat apa membuat sistem yang sedemikian bagus bila tidak bersamaan  dengan tertib administrasi. Terakhir, bila sungguh-sungguh ingin menerapkan sistem presidensial, maka sudah saatnya nanti BEM, MPM, KEM dan HIMA duduk bersama untuk membahas sesuatu yang saya sebut masih mengganjal tadi, sesuatu yang  oleh Montesquieu disebut sebagai Trias Politica.

Akhir kata, selamat untuk kepengurusan BEM PoliMedia tahun 2017. Hidup Mahasiswa!

 

Oleh Muhammad Syahid

Editor: Findi Daraningtyas