JAKARTA, majalahketik.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah umumkan rencana untuk menonaktifkan 94 ribu NIK (Nomor Induk Kependudukan) warga Jakarta setelah pemilu 2024 secara bertahap
Kepala Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan bahwa ketertiban administrasi kependudukan perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Langkah ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan manipulasi data dalam proses pemilu.
“Sejak akhir tahun 2023 kita telah sosialisasi terkait tertib adminduk (Administrasi Kependudukan), mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya,” pungkas Budi, dikutip Sabtu, (02/03/2024).
Menurut rencana yang diumumkan, penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap setelah pemilu 2024. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi warga yang terkena dampak untuk melakukan verifikasi dan validasi data mereka. Proses penonaktifan akan melibatkan verifikasi data penduduk secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi.
Baca Juga: Mahasiswa PoliMedia Menyabet Juara 1 Muay Thai dalam Kompetisi Bash Fight Night
Adapun angka ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu:
- Upaya Penertiban Administrasi Kependudukan: Dengan menonaktikan NIK yang tidak valid bertujuan sebagai salah satu bentuk ketertiban administrasi guna untuk kepentingan masyarakat juga perihal surat menyurat dan lain sebagainya.
- Mengurangi Potensi Penyalahgunaan: Dengan menonaktifkan NIK yang tidak valid, pemerintah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan data dalam proses pemilu, seperti pemalsuan identitas dan penggunaan NIK palsu.
- Meningkatkan Integritas Pemilu: Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pemilu dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi dalam proses demokratis.
Proses verifikasi data akan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lembaga terkait lainnya. Warga yang NIK-nya akan dinonaktifkan akan diberikan kesempatan untuk memverifikasi dan mengoreksi data mereka sesuai dengan catatan resmi yang ada.
Meskipun langkah ini bertujuan sebagai upaya tertib adminstrasi serta meningkatkan integritas pemilu, penonaktifan NIK juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi pada warga yang terkena dampak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan serta penanggulangan kepada warga yang membutuhkan untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin muncul akibat dari penonaktifan NIK.
Masyarakat bisa mengecek status NIK-nya di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/
Jadi, Sobat Ketik sudah tau kan penonaktifan 94 ribu NIK warga Jakarta bertujuan sebagai langkah proaktif yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan ketertiban administrasi serta integritas dan validitas pemilu. Meskipun langkah ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Namun, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa NIK kependudukan warga Jakarta sesuai dan valid.
Teks: Lingga Antakusuma
Editor: Abi Rama Wicaksono
