Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com— Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, pada Jum’at (12/06/26). Aksi yang dimotori oleh BEM UI ini, menyoroti berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, seperti pengelolaan APBN yang tidak transparan hingga kritik kepada pemerintah yang dinilai mengelak dengan permasalahan saat ini.
Ketua BEM UI, Athof, menjelaskan bahwa alasan mengapa Bundaran HI dipilih sebagai lokasi aksi karena mereka sudah tidak percaya dengan aksi di Istana dan DPR. Selain itu, ia ingin agar rakyat tahu berbagai permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi saat ini bukan lagi tentang dukungan saat pemilu, tetapi ini tentang kita sebagai rakyat.
“Kita sama-sama menderita, Ini bukan lagi tentang anda voters 01, anda pendukung 02, 03, tapi ini adalah anda sebagai rakyat. Entah Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja atau pengangguran, atau mahasiswa, kita sama-sama menderita,” ujar Athof.
Ia juga mengatakan bahwa tidak merelokasi titik aksi ke gedung Istana ataupun Gedung DPR RI. Ia juga menyebut bahwa saat ini Istana adalah pembuat kebijakan bobrok dan DPR RI sebagai loket administratif dari eksekutif. Selain itu, Adelia, Ketua BEM Nurul Fikri, juga mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan aksi di depan gedung-gedung pemerintahan. Ia berharap agar tuntutan mahasiswa dapat didengar oleh pemerintah.
Athof menjelaskan bahwa tema “Menuju Indonesia Bangkrut” bukan berarti Indonesia telah bangkrut. Ia menyebut aksi tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi membawa Indonesia menuju kebangkrutan ekonomi, demokrasi, dan moral apabila tidak segera diperbaiki.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat terus mengelak dari berbagai persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Ia menilai berbagai indikator yang disampaikan pemerintah tidak selalu sejalan dengan kondisi yang dirasakan rakyat sehari-hari.
Athof juga menilai bahwa pengelolaan APBN serta kebijakan fiskal pemerintah sangatlah buruk. Ia memberi contoh bagaimana program sebesar MBG dimasukan kedalam APBN 2026 secara tidak spesifik.
“MBG itu di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget. Tidak ada spesifiknya berapa anggarannya, hanya dijelaskan bahwa untuk mendukung pendidikan bahwa itu berhak dipakai untuk MBG,” ujar Athof.
Lewat aksi ini, Athof berharap agar semua rakyat sadar bahwa mereka berhak untuk sejahtera. Menurutnya, dengan anggaran MBG, KOPDES Merah Putih, Danantara, dan Sekolah Rakyat yang sangat besar, akan membuat kehidupan rakyat semakin baik jika dialokasikan ke kebijakan yang lebih tepat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis yang berkeadilan.
“Bayangkan jika dana-dana BGN, dana KOPDES, Danantara, sekolah rakyat dan lain halnya, jika itu dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan yang gratis berkadilan. Bayangkan bagaimana kita akan bisa lebih sejahtera? Kita bisa lebih fokus untuk melayakan kehidupan kita. Tetapi mereka malah melakukan bagi-bagi proyek,” ujar Athof.
Sebagai peserta aksi, Ketua BEM FMIPA UI, Kivarens, mengatakan keterlibatannya dalam demonstrasi tersebut berangkat dari keresahan terhadap berbagai persoalan yang menurutnya terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Ia menilai kondisi tersebut perlu terus disuarakan agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Kivarens menyoroti sikap pemerintah yang dinilai masih menyangkal berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah terus menyampaikan bahwa kondisi Indonesia baik-baik saja, sementara masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
“Jadi sebenernya isu yang diutamakan adalah Pemerintah yang sampai saat ini masih denial terhadap permasalahan yang ada,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM yang menurutnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Kivarens mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut kenaikan dolar tidak berdampak terhadap rakyat di desa. Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan justru menunjukkan bahwa kondisi ekonomi saat ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Kivarens mempertanyakan penggunaan APBN untuk program MBG dan KOPDES Merah Putih. Menurutnya, pemerintah perlu menghentikan pemborosan anggaran dan lebih memprioritaskan penggunaan dana negara untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan rakyat.
“Bagi saya, apa yang perlu dilakukan saat ini adalah pemerintah berhenti untuk boros menggunakan dana APBN yang sebenarnya tidak tahu ditujukan kepada siapa,” ujarnya.
Kivarens menilai aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” merupakan gerakan kolektif yang tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki keresahan serupa terhadap kondisi bangsa saat ini.
Aksi ini dihadiri oleh lebih 1.500 orang yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas UI, BEM Universitas Budi Luhur, Brigade UI, Universitas Islam Negeri (UIN), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Seruni, serta aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Terdapat lima tuntutan pada aksi ini, yaitu:
- Stop pemborosan APBN
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- hentikan militerisme di ranah sipil.
- Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya
Teks: Irham Rusyda Ibnu Liandra
Editor: Falza Azahra
