Nama Medpart

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset

detikcom

Jakarta, majalahketik.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin oleh ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah diselesaikan bersama pemerintah.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.

Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah melibatkan partisipasi publik. Menurut Puan, Komisi III DPR telah mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum serta melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap masukan masyarakat. Pembahasan juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian aturan dengan undang-undang lain, termasuk KUHP dan KUHAP.

Pembahasan ini mengakhiri pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun. Habiburokhman mengatakan pembahasan pada periode ini dilakukan sejak September 2025. Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM Redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menyebut UU Perampasan Aset ditujukan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Ia menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset perlu berjalan dengan memperhatikan asas keadilan, prosedur hukum, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujar Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR.

Aturan tersebut mencakup penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengelollan, hingga pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pembahasan juga memuat mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku non-conviction based forfeiture, dengan proses yang tetap melalui mekanisme pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, dengan disahkannya UU Perampasan Aset, aturan tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan. Penerapannya menjadi perhatian, terutama terkait pengawasan proses perampasan, pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Teks: Inasywa Laila Ramadani

Editor: Falza Azahra

Referensi

  1. CNN Indonesia (2026), “DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang” diakses pada 19 November 2026, https://www.cnnindonesia.com/nasional/2026111904313-32-1428898/dpr-resmi-sahkan-ruu-perampasan-aset-jadi-undang-undang
  2. DetikNews (2026), “UU Perampasan Aset 18 Tahun Akhirnya Disahkan, Puan: Bukan karena Dipaksa” diakses pada 19 November 2026, https://news.detik.com/berita/d-8759730/uu-perampasan-aset-18-tahun-akhirnya-disahkan-puan-bukan-karena-dipaksa
  3. CNN Indonesia (2026), “VIDEO: DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU” diakses 19 November 2026, https://www.cnnindonesia.com/tv/20261119100339-400-1428913/video-dpr-ri-sahkan-perampasan-aset-jadi-uu
  4. JawaPos (2026), “Sah! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang” diakses pada 19 November 2026, https://www.jawapos.com/nasional/2611190201/sah-dpr-resmi-sahkan-ruu-perampasan-aset-jadi-undang-undang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts