Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com – Ratusan peserta aksi Kamisan kembali menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Kamis (6/11/2025), untuk menolak rencana pemerintah yang akan memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Aksi yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap impunitas ini kembali menyoroti warisan kelam masa Orde Baru yang dinilai belum terselesaikan hingga hari ini.
Menurut Satya Azyumar dari Aliansi Amnesti, Soeharto tidak pantas menerima gelar pahlawan karena masa pemerintahannya justru menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah tuntutan. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk Soeharto dan pihak-pihak lain yang terlibat di masa lalu. Selain itu, mereka mendesak negara untuk memenuhi hak-hak korban yang hingga kini belum terpenuhi.
“Sebagian besar pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi di masa pemerintahannya. Alih-alih negara mengadili pelaku dan memulihkan hak korban, kini justru memberi gelar pahlawan. Ini bentuk penghianatan terhadap para korban,” ujar Satya saat memimpin refleksi aksi Kamisan.
Satya menilai bahwa rencana pemberian gelar tersebut tidak lepas dari kepentingan politik tertentu. Ia menduga kebijakan itu berhubungan dengan posisi Presiden Prabowo Subianto yang merupakan mantan menantu Soeharto.
Aksi Kamisan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, dari mahasiswa hingga aktivis HAM yang bersatu dalam seruan menolak lupa. Menurut Satya, siapa pun boleh bergabung karena Kamisan adalah ruang inklusif dan aman untuk menyuarakan keadilan, baik bagi mereka yang hidup di masa Orde Baru maupun generasi muda yang ingin memahami sejarah kelam bangsa. Lebih lanjut, Satya menjelaskan bahwa Kamisan bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan negara agar tidak melupakan sejarah dan kewajiban terhadap korban.
“Langkah ini adalah upaya penghapusan memori kolektif bangsa. Jika generasi muda tidak tahu sejarah, maka tindakan otoriter di masa depan akan mudah diterima tanpa perlawana. Kalau tidak ada Kamisan, siapa lagi yang akan mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawab moralnya?” tambah Satya.
Menurut Bayu Wardana dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Soeharto tetap menjadi sosok kontroversial di mata publik karena rekam jejaknya yang sarat dengan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Dia bukan pahlawan, melainkan diktator dan koruptor. Mengangkatnya sebagai pahlawan adalah langkah mundur bagi bangsa ini,” ujar Bayu.
Bayu juga menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ingatan kolektif bangsa. Kamisan dapat menjadi gerbang pembuka untuk belajar memahami sejarah secara mendalam.
“Datang ke Kamisan bisa jadi langkah awal. Dari sana, banyak pintu pengetahuan bisa dibuka melalui buku, arsip, dan karya para sejarawan yang kredibel,” tutur Bayu.
Jika pemerintah tetap menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat, para aktivis berjanji akan memperluas aksi Kamisan ke berbagai daerah di Indonesia.
Orasi ditutup dengan pernyataan bahwa Kamisan tidak akan berhenti dan perjuangan untuk memperkuat barisan masyarakat kritis akan terus dilanjutkan, terutama karena saat ini hampir tidak ada oposisi politik yang berani bersuara.
Bagi para peserta aksi, Kamisan bukan hanya aksi mingguan di depan istana, tetapi simbol perlawanan terhadap lupa. Selama masih ada yang mengingat dan berani bersuara, keadilan tidak akan pernah benar-benar padam di negeri ini.
Reporter: Falza Azahra
Editor: Desi sintawati
