Nama Medpart
Jakarta,majalahketik.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh capaian ekonomi yang stabil dan peluncuran sejumlah program unggulan, namun juga diiringi kontroversi dalam implementasi program sosial dan kebijakan transisi energi.
Capaian Ekonomi dan Reformasi Regulasi
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025, di tengah kondisi global yang masih bergejolak. Inflasi juga disebut terkendali pada tingkat yang dianggap “sangat baik”.
Selama 10 bulan pertama, pemerintah melakukan program deregulasi dengan meninjau ulang dan mencabut lebih dari 240 aturan yang dinilai menghambat investasi, pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah awal untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong percepatan pembangunan.
Program Sosial Makanan Bergizi Gratis
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu janji utama kampanye. Dalam waktu kurang dari satu tahun, program ini diklaim telah menjangkau 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga melaporkan stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, serta menyatakan impor beras medium telah berakhir.
Namun, di lapangan, pelaksanaan MBG menghadapi sejumlah persoalan. Ditemukan kasus “dapur fiktif”, manipulasi data penerima, serta laporan keracunan makanan di beberapa wilayah. Beberapa menu juga dinilai tidak layak konsumsi dan terbuang percuma. Evaluasi terhadap distribusi dan kualitas makanan menjadi catatan penting agar program ini tidak menimbulkan pemborosan dan kekecewaan publik.
Penegakan Hukum dan Pengelolaan Aset Negara
Dalam 100 hari pertama, pemerintah mengklaim berhasil mengamankan aset proyek strategis nasional senilai Rp761,26 triliun. Aksi ini dilakukan melalui penyelesaian hukum dan pelibatan aparat untuk menjamin kelancaran pembangunan.
Selain itu, pembentukan Satgas Pemulihan Kawasan Hutan (PKH) bertujuan mengembalikan kawasan negara yang dikuasai secara ilegal, termasuk penertiban tambang tanpa izin.
Meski langkah ini mendapat apresiasi, sebagian kalangan menilai koordinasi antar-lembaga belum optimal dan penegakan hukum belum sepenuhnya transparan. Beberapa kasus lingkungan disebut masih belum tersentuh.
Kepuasan Publik dan Risiko Penurunan Dukungan
Survei Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan 79,2 persen publik puas terhadap kinerja Wapres Gibran, sementara survei Litbang Kompas pada 100 hari pertama mencatat tingkat kepuasan 80,9 persen terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.
Meskipun angkanya tinggi, sejumlah pengamat menilai kepuasan publik dapat menurun apabila program sosial seperti MBG tidak segera diperbaiki. Ketidakmerataan pelaksanaan dan laporan penyimpangan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Transisi Energi dan Pemerataan Manfaat
Kebijakan transisi energi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Regulasi terkait pengembangan energi terbarukan belum memiliki cakupan luas dan kecepatan pelaksanaan yang memadai.
Langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dinilai belum optimal. Selain itu, pemerataan manfaat program di berbagai daerah masih menjadi tantangan. Pemerintah diminta memastikan bahwa hasil pembangunan dan program sosial dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, serta didukung oleh data yang valid dan transparan.
Referensi
Diakses pada Minggu, 19 Oktober 2025
TEKS: Hanum Ayu Lestari
EDITOR: Sabda Maulana
