Indonesia Cemas 2025: Mahasiswa Soroti Isu KUHAP dan LGBT

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Cemas” di Patung Kuda, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025) sore. 

Demo kali ini berkaitan dengan seruan protes terhadap situasi bangsa yang semakin banyak persoalan dan kebijakan yang tidak mementingkan kepentingan rakyat Indonesia.

Menurut BEM SI, aksi ini merupakan puncak dari rangkaian protes yang telah dilakukan sejak sepekan terakhir di sejumlah daerah. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap mencerminkan keresahan masyarakat terhadap arah kebijakan negara saat ini.

Berikut 11 tuntutan massa aksi Indonesia Cemas:

1. Menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah, tolak politisasi secara untuk kepentingan elit.
2. Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUUKUHAP. Peninjauan pesan hingga seluruh poin kontroversial dapat diselesaikan.
3. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakkan jaminan antisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya. Alokasikan peruntungan yang adil bagi masyarakat yang terampak serta tindak tegas pelaksanaan ilegal atau penambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia.
5. Mendesak pemerintah segera membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh.
6. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan-perguruan tinggi lainnya.
7. Tolak dan cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat, untuk memberikan kebebasan dan transparansi kawan-kawan mereka yang masih dalam status tersangka, untuk diberi status kebebasannya.
9. Menaruh dengan tegas segala bentuk aktivitas dan kompromi perilaku LGBT, isu sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi dan sanksi umum yang tegas terhadap tindakan yang diangap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.
10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan dan sipil militer atau rangkap struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi Indonesia.
11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Ketua BEM Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Afif Fahreza, yang juga merangkap sebagai Koordinator Lapangan BEM SI menolak keras pengesahan RUU KUHAP pada kondisi saat ini. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menahan 5 mahasiswa di Semarang dan 16 mahasiswa di Jakarta diduga sebagai tersangka kericuhan saat menggelar aksi unjuk rasa.  Menurutnya, kejaksaan, kepolisian dan TNI justru akan membungkam pola berpikir kritis bagi mahasiswa dan juga melemahkan penegakan hukum jika RUU KUHAP tetap disahkan.

Sementara itu, Ketua BEM Polimedia Dzakwan Aufa Syauqi menanggapi isu LGBT yang semakin mencuat di Indonesia. Ia sangat menyayangkan hal ini dinormalisasikan, apalagi negara ini menganut sila pertama yang memegang teguh prinsip ketuhanan dan setiap warga negara harus berpegang teguh pada agama yang dipeluknya. Ia menambahkan, bahwa mahasiswa perlu membawa tuntutan ini di aksi kali ini karena LGBT sudah menyimpang dengan ajaran nilai-nilai Pancasila.

Dalam aksi ini mahasiswa juga membawa tuntutan terkait tarif dagang dengan Amerika yang dinilai menguntungkan Amerika dan Pengaburan sejarah oleh Menteri Kebudayaan.

Afif mengatakan, Donald Trump tau bahwa bahwa kedaulatan rakyat Indonesia itu adalah kepentingan dari semua kepentingan yang ada, dan maka hari ini kedaulatan itu sudah diperjual belikan. Kedua isu yang terkait Menteri Kebudayaan Fadli Zon, seluruh masyarakat sama-sama tahu bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh yang menang, tapi Prabowo Subianto hari ini bukan pemenangnya melainkan rakyat Indonesia yang wajib tahu siapa kemenangan itu sendiri, dan kebenaran dibalik semua hal itu. 

Mahasiswa akan menggelar kelanjutan aksi demonstrasi ini jika pemerintah tidak merespon tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka berharap pemerintah dapat mendengar tuntutan yang disampaikan.

“Jika tuntutan-tuntutan dalam demo ini tidak direspons oleh pemerintah, mahasiswa berharap besar untuk pemerintah setidaknya tau akan adanya pergerakan yang memang mahasiswa lakukan hari ini. Namun, bila memang tuntutan-tuntutan ini tidak tersampaikan dengan baik dengan case terburuk yang akan datang, tentunya mahasiswa akan terus perjuangkan yang menjadi topik atau permasalahan pada zaman sekarang,” kata Dzakwan.

Wakil Menteri Sekertaris Negara Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo ‘Indonesia Cemas’ di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ia menerima 11 tuntutan yang menjadi aspirasi para mahasiswa untuk disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto

Juri diutus langsung oleh presiden untuk menemui para mahasiswa yang berdemonstrasi, Juri juga menjelaskan presiden sangat paham dan menghargai setiap aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa, kebetulan secara bersamaan presiden sedang menghadiri rapat tertutup di Istana.

“Saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman. Ini satu respons langsung menerima aspirasi mahasiswa, sudah saya tandatangani dan saya langsung sampaikan ke Pak Presiden,” ungkapnya.

Wakil Menteri Sekertaris Negara Juri Ardiantoro menandatangani keinginan mahasiswa yang meminta respons pemerintah dalam 3×24 jam ke depan. Ini disaksikan langsung oleh seluruh massa aksi.

Reporter: Falza Azahra

Redaktur: Okky Tri Nugroho