Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bersama Ketua Fraksi PKB RI, Jazilul Fawaid, mengadakan audiensi dengan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), perwakilan stasiun TV Trans7 dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025. Audiensi tersebut membahas kontroversi tayangan program Xpose Uncencored di Trans7 yang dianggap menyinggung pesantren dan ulama.
Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian penayangan program Xpose Uncensored pada 13 Oktober 2025. Trans7 menyatakan penyesalan atas kelalaian tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kiai, pengasuh santri, para alumni, serta keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh pondok pesantren di Indonesia.
“Trans7 telah menghentikan program Xpose Uncensored dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans7 lainnya” ucapnya
Ia menjelaskan program tersebut tidak diproduksi oleh tim in-house production Trans7, melainkan oleh pihak production house eksternal. Menanggapi kontroversi tersebut, pihak Trans7 menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi dan menghentikan kerja sama dengan rumah produksi tersebut pada 14 Oktober 2025.
“Walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI tapi kami juga mendapatkan arahan dari Pak CT (Chairul Tanjung) dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan dihentikan untuk seterusnya,” ucapnya.
Meskipun KPI telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap tayangan tersebut, Anggota Komisi X DPR,Habib Syarif Muhammad,menyampaikan bahwa penghentian sementara program tersebut dinilai belum sebanding dengan rasa sakit dan kerugian yang dirasakan oleh para kiai serta santri akibat tayangan yang menyinggung pesantren. Selain itu, Habib menegaskan bahwa tayangan tersebut tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga menyinggung perasaan sebagian besar umat Muslim di Indonesia.
DPR RI mengapresiasi langkah KPI yang telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada program tersebut. DPR juga mendorong Kominfo dan KPI untuk bersama-sama melakukan audit dan evaluasi izin hak siar Trans7 sebagai respons terhadap masukan KPI. Cucun menegaskan bahwa Kominfo dan seluruh elemen pemerintahan harus merespon serius reaksi masyarakat terhadap tayangan kontroversial di Trans7.
Cucun menyatakan bahwa media wajib menjaga etika dan peka terhadap nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Menurutnya, tugas pers adalah meredam konflik dan memperkuat dialog, bukan memprovokasi perpecahan antarkelompok. Media harus berhati-hati agar tidak menjadi pemicu perpecahan sosial.
Lebih lanjut Cucun menyatakan menghargai kebebasan berekspresi, tetapimenegaskan kebebasan tersebut memiliki batas. Ia mengingatkan agar konten hiburan tidak dijadikan pintu masuk untuk menggiring opini publik yang merendahkan pesantren, apalagi bila memuat unsur yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Audiensi tersebut berakhir dengan tiga poin kesimpulan utama: pertama, penghargaan atas sanksi KPI; kedua, audit izin hak siar Trans7 sebagai Tindakan preventif; dan ketiga, desakan pemberian sanksi tegas berdasarkan audit terhadap stasiun penyiaran yang melanggar norma.
Pada kesempatan ini, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta pimpinan Trans7 untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren selama 40 hari.
Refrensi:
Detiknews (2025) “Rapat Pimpinan DPR-KPI-Komdigi dengan Trans7, Ini Hasilnya” Diakses pada 16 Oktober 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-8164141/rapat-pimpinan-dpr-kpi-komdigi-dengan-trans7-ini-hasilnya?page=2
Tempo (2025) “Anggota DPR Bilang Sanksi Penghentian Program Trans7 Tidak Sepadan” Diakses pada 16 Oktober 2025 dari https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-bilang-sanksi-penghentian-program-trans7-tidak-sepadan-2080275
Tempo (2025) “DPR Panggil Trans7 hingga Komdigi Hari Ini Buntut Tayangan Singgung Pesantren” Diakses pada 16 Oktober 2025 dari https://www.tempo.co/politik/dpr-panggil-trans7-hingga-komdigi-hari-ini-buntut-tayangan-singgung-pesantren-2080107
Suara.com (2025) “Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG – ‘Anak saya kejang-kejang, sesak nafas’” Diakses pada 16 Oktober 2025 dari https://www.suara.com/news/2025/10/16/182213/dpr-desak-audit-izin-siar-trans7-usai-adanya-tayangan-diduga-melecehkan-kiai-dan-pesantren?page=2
Teks: Gastra Putra Ahtayasya
Editor: Sabda Maulana
