Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com – Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi Indonesia Sadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, massa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah Prabowo-Gibran. Aksi ini diikuti BEM Universitas Indonesia (UI) dan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dengan seruan, “Prabowo Gibran, Ini Lima Perintah Rakyat! Tepati atau Pergi!”
Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia (HAM). Massa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang bertanggung jawab, dan memperbaiki tata kelola lahan. Mereka juga meminta agar anggaran negara lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, biaya pendidikan diturunkan, serta layanan dasar dan lapangan kerja tersedia secara merata. Selain itu, massa menuntut pemberantasan KKN, penghentian penyalahgunaan hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, penindakan pelanggaran HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Dewa, mahasiswa Universitas Airlangga yang tergabung dalam Komite SADAR, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan perlu segera dilakukan. Menurutnya, kebakaran tersebut berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga menyebabkan korban jiwa.
Menurut Dewa, penanganan pemerintah belum sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepada publik. Di lapangan, masih banyak titik api yang belum berhasil dipadamkan.
“Mereka bilang penanganan sudah aman, padahal pada faktualnya di lapangan masih banyak titik-titik api yang belum bisa dipadamkan oleh mereka,” ujar Dewa.
Ia berharap pemerintah tidak cukup hanya menyatakan kondisi sudah terkendali, tetapi juga melakukan penanganan secara nyata. Ia ingin pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengevaluasi penanganan kebakaran di lapangan.
“Harapan saya sebagai warga yang bernegara yang memiliki nasionalisme adalah pemerintah bisa mendengarkan dan juga mengevaluasi,” ujar Dewa.
Sementara itu, Sholah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, menyebut kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan yang perlu segera ditangani karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga membahas penggunaan anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran yang terpusat pada proyek-proyek pemerintah pusat seharusnya dapat dibagi ke pemerintah daerah agar penggunaannya lebih merata.
“Pemborosan anggaran yang memang tersentralisasi oleh proyek-proyek pusat seharusnya bisa dipecah lagi ke pemerintah-pemerintah daerah,” ujar Sholah.
Sholah mengatakan massa tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi jika belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Ia menyebut mereka siap kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak.
“Setelah aksi ini tidak ada tindakan tegas ataupun tidak ada perubahan, kita akan datang, kita akan hadir dengan massa yang lebih banyak,” tutup Sholah.
Teks: Naila Fadhilah Chairunnisa
Editor: Falza Azahra
