Nama Medpart
JAKARTA, majalahketik.com – Aliansi Dosen Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin 3 Februari. para dosen menuntut pembayaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020.
Anggun Gunawan, selaku Ketua ADAKSI, menegaskan mereka unjuk rasa karena Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak kunjung merespons permintaan dosen aparatur sipil negara (ASN) yang meminta tukin dicairkan. Mereka menuntut pernyataan resmi dari Kemendiktisaintek untuk mencairkan tukin.
“Karena suara kami tidak pernah didengar oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, maka untuk aksi kali ini, kami meminta kepada Presiden Prabowo karena Presiden punya hak untuk anggaran dan Presiden punya hak prerogatif,”
ujar Anggun dalam sebuah video yang diunggah di akun X @progresip_.
Aliansi dosen mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika aspirasi mereka mengenai pencairan tukin terus diabaikan.
“Jadi misalnya ini sudah tidak direspon juga, maka mau tidak mau. kami terpaksa akan melakukan aksi untuk mogok mengajar nasional,”
tambah Anggun.
Mereka menuntut pencairan tukin yang tertunda selama lima tahun terakhir dan memastikan agar hak-hak mereka segera dipenuhi.
Anggun juga mengatakan, dengan adanya aksi ini, aliansi dosen berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan hak-hak seperti yang diterima oleh hakim, dan kebijakan PPN 12% yang dibatalkan. Mereka berharap Presiden Prabowo terbuka hatinya untuk memperhatikan kesejahteraan dosen dengan memenuhi tuntutan mereka terkait pencairan tukin, yang hingga saat ini masih belum terpenuhi. Terlebih lagi, kata menteri TUKIN dosen merupakan Quick Wins dari program Presiden Prabowo.
“Jadi kami berharap Pak Prabowo memperhatikan kesejahteraan dosen, karena kata menteri itu tukin dosen merupakan quick wins dari programnya Pak Prabowo,”
ujar Anggun.
Dalam aksi damai yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, ada ratusan dosen yang hadir sebagai perwakilan dosen ASN dari seluruh provinsi di Indonesia. Mereka mengajukan dua tuntutan, yaitu mendesak pemerintah membayarkan tukin sejak 2020 dan meminta pemerintah melakukan pembayaran tukin di tahun 2025 sesegera mungkin tanpa diskriminasi. Artinya, pembayaran diberikan kepada 80 ribu dosen ASN di Indonesia tanpa memandang penempatan.
Referensi:
Sumber (artikel) Maulani Mulianingsih. (2025). “Massa Dosen Harap Perhatian Prabowo soal Tukin: Kementerian Tak Pernah Gubris”. Diakses pada 3 Februari 2025 dari https://news.detik.com/berita/d-7760857/massa-dosen-harap-perhatian-prabowo-soal-tukin-kementerian-tak-pernah-gubris
Sumber (artikel) Hanin Marwah dan M. Rizki Yusrial. (2025). “Ketua Adaksi Bantah Klaim Kemendiktisaintek Beri Ruang Diskusi untuk Bahas Tukin Dosen”. Diakses pada 3 Februari 2025 dari https://www.tempo.co/politik/ketua-adaksi-bantah-klaim-kemendiktisaintek-beri-ruang-diskusi-untuk-bahas-tukin-dosen-1202099
Teks: Zalfa Rihhadatul Aisy
Editor: Okky Tri Nugroho
