Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan sebanyak 8.000 personel TNI menuju Gaza dalam misi kemanusiaan. Pengiriman pasukan ini dibawahi oleh BoP (Board of Peace), sebagai lanjutan dari fase kedua perjanjian gencatan senjata dengan mediator Amerika Serikat pada akhir tahun lalu.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan bahwa sekitar 1.000 personel ditargetkan siap berangkat pada awal April 2026, dan seluruh elemen sebanyak 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat pada akhir Juni 2026. Ia juga menegaskan bahwa personel TNI yang dikirim akan diberangkatkan dalam kondisi penuh kesiapan dan menunggu keputusan Presiden.
Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengingatkan pemerintah terkait risiko pengiriman pasukan tersebut, karena posisi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Selain itu, belum ada kejelasan terkait apakah kerangka misi perdamaian tersebut dibawahi oleh mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau International Stabilization Force (ISF), yang dinilai memiliki risiko besar.
Hal yang sama juga ditanyakan oleh pengamat Hubungan Internasional, Hikmahanto Juwana. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menanyakan kejelasan mandat pengiriman pasukan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Halim, mengatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam mengirim tentara agar tidak terjebak dalam agenda hegemoni Amerika Serikat dan Israel.
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemoni Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” katanya, kepada MUI Digital, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, mengendalikan pengiriman tentara oleh ISF dengan fokus utama menciptakan stabilisasi wilayah pascakonflik. Ia menambahkan bahwa misi seperti ini kerap membawa agenda terselubung yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang. Terlebih lagi ISF menekankan pada demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas.
Oleh karena itulah Sudarnoto meminta pemerintah agar menimbang keputusan tersebut sebelum final, karena mengingat tingginya risiko berhadapan dengan Hamas. Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi Indonesia agar tetap menjadi negara yang konsisten mendukung kemerdekaan bagi Palestina.
Referensi:
BBC News (2026) “Indonesia preparing to deploy up to 8,000 soldiers to Gaza” Diakses pada 18 Februari 2026 dari https://www.bbc.com/news/articles/cvgjwpx9j2do
Kompas.com (2026) “8.000 Prajurit TNI Siap Berangkat ke Gaza pada Akhir Juni 2026” Diakses pada 18 Februari 2026 dari https://nasional.kompas.com/read/2026/02/15/12164541/8000-prajurit-tni-siap-berangkat-ke-gaza-pada-akhir-juni-2026#google_vignette
Tribun-video (2026) “[FULL] 8.000 TNI Dikirim ke Gaza di Bawah BoP, Pengamat: Prabowo Harus Tanya Trump soal Mandat” Diakses pada 18 Februari 2026 dari https://video.tribunnews.com/news/912760/full-8000-tni-dikirim-ke-gaza-di-bawah-bop-pengamat-prabowo-harus-tanya-trump-soal-mandat
MUI Digital (2026) “MUI Ingatkan Pemerintah Soal Risiko Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza” Diakses pada 18 Februari 2026 dari https://mui.or.id/baca/berita/mui-ingatkan-pemerintah-soal-risiko-pengiriman-8000-tni-ke-gaza
Teks: Nayla Latifa
Editor: Zalfa Rihhadatul Aisy
