Nama Medpart
Sumber : Detik.com
Jakarta, majalahketik.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat berasal dari sebagian kecil masyarakat yang merasa kehidupannya masih terbatas dan belum tercukupi. Ia mengakui belum mendalami secara detail seluruh tuntutan tersebut, namun meyakini bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, gelombang demonstrasi bisa mereda. Pandangan itu disampaikannya pada 8 September 2025.
Dalam keterangannya, Purbaya menyatakan, “Saya belum mempelajari secara detail tuntutan 17+8. Namun, itu hanya suara sebagian kecil rakyat yang mungkin merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. Jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6–7 persen, saya yakin masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk mencari pekerjaan dan menikmati hidup daripada berdemonstrasi.”
Pernyataan tersebut dinilai meremehkan gerakan masyarakat. Sejumlah kelompok mahasiswa menilai ucapannya arogan dan tidak mencerminkan empati seorang pejabat negara. Perwakilan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM UI), Diallo Hujanbiru, menegaskan bahwa pernyataan itu menyakiti publik yang turun ke jalan karena terdampak langsung. Ia bahkan menuntut agar Purbaya mundur jika tidak mampu mewakili aspirasi rakyat.
“Pernyataan itu sangat menyakitkan bagi masyarakat karena mengecilkan suara mereka. Ia meremehkan penindasan yang dialami dan mengabaikan setiap tuntutan. Padahal, tuntutan tersebut lahir bukan tanpa alasan, melainkan karena hak-hak rakyat belum terpenuhi. Lebih baik diganti saja, mundur saja,” ujar Diallo.
Tuntutan 17+8 sendiri muncul dari gelombang demonstrasi pada Agustus 2025. Gerakan tersebut memuat 17 tuntutan jangka pendek yang diminta dipenuhi dalam sepekan, serta 8 tuntutan jangka panjang untuk setahun ke depan. Isinya mencakup reformasi DPR, transparansi anggaran, pembebasan demonstran, reformasi kepolisian dan ketenagakerjaan, serta penguatan hak asasi manusia dan independensi lembaga negara. Beberapa poin lain menyoroti penghapusan tunjangan DPR, moratorium perjalanan kerja ke luar negeri, dan langkah pemberantasan korupsi.
Menanggapi kritik, keesokan harinya pada 9 September 2025 Purbaya menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui pernyataannya yang menyebut tuntutan hanya berasal dari sebagian kecil rakyat tidak tepat. Purbaya menegaskan dirinya masih pejabat baru di Kementerian Keuangan dan berkomitmen memperbaiki cara berkomunikasi di hadapan publik.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan target 6–8 persen dalam jangka menengah. Ia meyakini, jika target itu tercapai, masyarakat akan lebih leluasa bekerja, kebutuhan hidup terpenuhi, dan ketidakpuasan sosial berkurang.
Kontroversi ucapan Menkeu menambah beban bagi pemerintah yang tengah menghadapi gelombang demonstrasi nasional. Bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, kejelasan sikap pemerintah atas 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi faktor penentu apakah aksi protes akan mereda atau semakin meluas.
Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan baru tersebut juga mencerminkan tantangan besar dalam komunikasi publik saat transisi jabatan. Dari kesalahan bahasa yang memicu resistensi, hingga klarifikasi dan janji perbaikan melalui kebijakan ekonomi, Kemenkeu dan Purbaya kini dihadapkan pada ekspektasi tinggi masyarakat. Ke depan, efektivitas respons terhadap tuntutan 17+8 akan diukur dari konsistensi kebijakan dan komunikasi yang transparan.
Teks: Nasywa Davina S.K.
Editor: Meisya Rizkia D
Referensi:
(Artikel) Pernyataan Menkeu Purbaya soal Tuntutan 17+8, Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat https://www.detik.com/bali/bisnis/d-8102530/pernyataan-menkeu-purbaya-soal-tuntutan-17-8-hanya-suara-sebagian-kecil-rakyat diakses pada 10 September 2025
(Artikel) Mahasiswa Kecam Pernyataan Menkeu soal 17+8, Purbaya Minta Maaf https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8104616/mahasiswa-kecam-pernyataan-menkeu-soal-17-8-purbaya-minta-maaf diakses pada 10 september 2025
(Artikel) Menkeu Minta Maaf Atas Ucapannya Saat Merespons Tuntutan 17+8
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250909164138-532-1271762/menkeu-minta-maaf-atas-ucapannya-saat-merespons-tuntutan-17-8 diakses pada 10 september
