Nama Medpart
Jakarta, majalahketik.com – Suasana depan Gedung A Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Jakarta pada Selasa (16/09) ramai dengan pemasangan sejumlah Spanduk yang diinisiasi oleh Forum Reformasi Polimedia. Spanduk-spanduk tersebut memuat berbagai kritik dan tuntutan, mulai dari tuntutan transparansi anggaran, profesionalisme jabatan struktural, hingga seruan kepada Menteri Pendidikan untuk menyelamatkan Polimedia dari kepemimpinan otoriter. Menanggapi hal ini, manajemen Polimedia melalui postingan Instagram @polimediakreatif menyerukan kampanye #JagaPolimedia.
Redaksi berkesempatan mewawancarai Freddy Yakob selaku Kepala Humas Polimedia untuk menjelaskan tujuan kampanye #JagaPolimedia dan meminta tanggapan atas berbagai kritik.
“Supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak membuat bingung civitas akademika. Makanya kita bikin postingan #JagaPolimedia supaya menjaga agar tidak terprovokasi dan tidak kaget dengan pesan-pesan yang mungkin muncul,” jelas Freddy tentang tujuan kampanye #JagaPolimedia.
Salah satu kritik tajam yang muncul adalah soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Spanduk bertuliskan “UKT meningkat, fasilitas minim” memunculkan pertanyaan publik terkait pengelolaan UKT. Freddy menjelaskan bahwa UKT tidak langsung dikelola oleh kampus, melainkan masuk terlebih dahulu ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum kembali dalam bentuk pagu anggaran atau Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA).
“Anggaran kita terbatas dan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per prodi. Oleh karena itu, tidak semua kebutuhan bisa langsung terpenuhi,” ujar Freddy.
Sebagai bentuk usaha transparansi dan akuntabilitas, Freddy menegaskan bahwa Polimedia rutin menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen ini bisa diakses publik melalui situs resmi Polimedia.ac.id
“LAKIP adalah kewajiban kami untuk transparan, siapa pun bisa mengaksesnya,” tegas Freddy.
Selain soal anggaran, kritikan juga diarahkan pada praktik “loncat jabatan” tanpa rekam jejak dan pengalaman. Freddy menjelaskan bahwa dalam struktur dosen, terdapat dua jalur: jabatan akademik (asisten ahli, lektor, dan guru besar) dan jabatan dengan tugas tambahan (ketua jurusan dan wakil direktur).
“Untuk jabatan tambahan memang sifatnya diberikan, tetapi tetap ada syarat, misalnya pernah menjabat (sebagai) ketua jurusan atau kepala pusat sebelum bisa menjadi wakil direktur,” kata Freddy.
Untuk menyalurkan kritik, Freddy menjelaskan kampus menyediakan berbagai mekanisme resmi, seperti kotak saran yang ditempatkan di beberapa lokasi kampus, kanal pengaduan daring dan forum resmi.
“Kalau disampaikan melalui jalur (resmi) itu, kritik pasti kami tindak lanjuti. Jangan sampai kampus gaduh hanya karena isu yang tidak jelas sumbernya,” jelas Freddy.
Freddy menegaskan komitmen Humas Polimedia menjaga integritas dan membuka ruang kritik yang sehat.
“Kami berkomitmen memperbaiki transparansi informasi, meningkatkan fasilitas sesuai kemampuan anggaran, dan menjaga profesionalitas struktural,”
katanya.
Kepada mahasiswa dan civitas akademika yang resah melihat spanduk-spanduk kritik, Freddy menyampaikan pesan.
“Jangan khawatir, kami mendengar semua suara. Sampaikan aspirasi dengan cara yang benar, karena tujuan kita sama yaitu membangun Polimedia yang lebih maju,” tutup Freddy
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak reformasi polimedia.
Reporter : Tim Redaksi
Redaktur: Tim Redaksi
